loading...

TEKHNIS PENYUSUNAN DAN PENGAJUAN RDKK PUPUK BERSUBSIDI

I.PENDAHULUAN

Dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan nasional, salah satu faktor sarana produksi yang sangat penting dalam peningkatan produktivitas dan produksi adalah pupuk.Pemerintah sangat berkepentingan untuk mengeluarkan melakukan berbagai resolusi/ deregulasi kebijakan di bidang pupuk untuk menciptakan iklim yang kondusif bagi penyediaan pupuk di Indonesia, sehingga petani mudah mendapatkan pupuk sesuai dengan kebutuhannya. Kebijakan tersebut antara lain berupa pemberian subsidi harga pupuk bagi petani.

Dalam rangka meningkatkan efektivitas penyaluran pupuk bersubsidi, maka kebutuhan pupuk harus berdasarkan kebutuhan riil petani, pekebun, peternak dan petambak yang disusun secara berkelompok dalam bentuk Rencana Definitif Kebutuhan kelompok (RDKK).

 

II.TUJUAN

Untuk memberikan panduan kepada Petugas Dinas Pertanian Provinsi dan Dinas Pertanian Kabupaten/Kota agar dapat membimbing kelompok tani dalam merencanakan kebutuhan riil sarana produksi, khususnya pupuk bersubsidi baik untuk sub sektor tanaman pangan, hortikultura, perkebunan peternakan dan pertambakan dalam suatu format RDKK.

 

III. SASARAN

  1. Terdatanya kebutuhan sarana produksi, khususnya pupuk bersubsidi di tingkat kelompok petani secara riil, dalam format RDKK.
  2. Terbinanya petani dalam berusahatani secara terencana khususnya menyusun RDKK secara mandiri berkesinambungan.
  3. Tersedianya data RDKK guna mendukung kelancaran penyaluran pupuk bersubsidi sesuai dengan peruntukannya menurut azas 6 (enam) tepat (jumlah, jenis, mutu, waktu, tempat dan harga).

 

 IVDEFINISI

  1. Rencana Definitif Kelompoktani (RDK) yaitu rencana kerja usahatani dari kelompoktani untuk satu tahun, yang disusun melalui musyawarah dan berisi rincian tentang sumberdaya dan potensi wilayah, sasaran produktivitas, pengorganisasian dan pembagian kerja, serta kesepakatan bersama dalam pengelolaan usahatani;
  2. Rencana Definitif Kebutuhan Kelompoktani (RDKK), yaitu rencana kebutuhan sarana produksi pertanian dan alsintan untuk satu musim/siklus yang disusun berdasarkan musyawarah anggota kelompok tani. RDKK merupakan salah satu persyaratan untuk memperoleh sarana produksi pertanian kelompok tani dari Gapoktan atau lembaga lain (penyalur sarana produksi pertanian dan perbankan), termasuk perencanaan kebutuhan pupuk bersubsidi.
  3. Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok Pupuk Bersubsidi (RDKK Pupuk Bersubsidi), yaitu rencana kebutuhan pupuk bersubsidi untuk 1 (satu) tahun yang disusun berdasarkan musyawarah anggota kelompok tani. RDKK Pupuk Bersubsidi merupakan salah satu persyaratan untuk memperoleh pupuk bersubsidi dari Gapoktan atau penyalur pupuk bersubsidi.

 

V. PELAKSANAAN PENYUSUNAN RDKK

Dalam Pembinaan/Bimbingan Penyusunan RDKK dilakukan secara bertahap dan berjenjang, mulai dari penyusunan di tingkat kelompok tani sampai dengan rekapitulasi tingkat Desa/Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten/Kota, Provinsi dan Nasional (Pusat).

  1. Ketua Kelompok Tani dan Penyuluh sebagai penanggungjawab penyusunan RDKK di tingkat kelompok tani;
  2. Ketua Gabungan Kelompok Tani dan Kepala Desa/Lurah sebagai penanggungjawab pengesahan RDKK ditingkat desa/kelurahan;
  3. Kepala Cabang Dinas (KCD)/ Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) dan Kepala Balai Penyuluhan Pertanian Perkebunan Peternakan Perikanan dan Kehutanan (BP4K) Kecamatan sebagai penanggungjawab rekapitulasi RDKK di tingkat Kecamatan
  4. Kepala Dinas Pertanian, Perkebunan,Peternakan dan Perikanan Kabupaten/Kota serta Kepala Badan Pelaksana Penyuluhan sebagai penanggungjawab rekapitulasi RDKK di tingkat Kabupaten/Kota;
  5. Kepala Dinas Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Perikanan Provinsi dan Kepala Badan Koordinasi Penyuluhan sebagai penanggungjawab rekapitulasi RDKK di tingkat Provinsi.

 

VI. PENYUSUNAN RDKK DAN REKAPITULASI

Penyusunan RDKK dilakukan oleh kelompok tani, dan setiap petani harus tercatat/terdaftar dalam kelompok tani. Tahapan penyusunan RDKK sebagai berikut:

  1. Tahapan Penyusunan RDKK Tahapan penyusunan RDKK Pupuk Bersubsidi adalah sebagai berikut:
  • Pertemuan pengurus kelompok tani yang terdiri dari Ketua, Sekretaris, Bendahara dan pengurus lainnya.
  • Pertemuan pengurus kelompok tani untuk membahas dan merumuskan RDKK dengan menampung hasil musyawarah anggota kelompok tani tentang rencana kebutuhan kelompok tani.
  • Musyawarah anggota-anggota kelompok tani dipimpin oleh Ketua dan/atau pengurus untuk menyusun daftar kebutuhan riil pupuk bersubsidi yang akan dibeli dan digunakan dari tiap anggota kelompok tani dengann menetapkan jumlah, jenis pupuk, jenis omoditas dan waktu pupuk tersebut dibutuhkan.
  • Penyuluh pendamping meneliti kelengkapan dan kebenaran data RDKK agar sesuai dengan kebutuhan riil.
  • Setelah RDKK diisi lengkap, kemudian diperiksa dan ditandatangani oleh Ketua kelompok tani dan diketahui oleh Penyuluh pendamping.
  1. Tahap Perbanyakan dan Pengiriman RDKK

Proses penggadaan dan pengiriman RDKK sesuai kebutuhan dapat dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

  • RDKK setelah ditandatangani, diperbanyak (copy) rangkap 5 (lima) dan dikirim kepada
  • Penyalur/Pengecer resmi (sebagai pesanan pupuk), Kepala Desa/Lurah, Penyuluh, Ketua Gapoktan dan Ketua kelompok tani.
  • RDKK disusun paling lambat awal bulan Pebruari
  • RDKK dibuat rangkap 5 (lima), untuk: Pengecer pupuk bersubsidi resmi, Kepala Desa/Lurah, Ketua Gapoktan, Penyuluh dan arsip Poktan
  • RDKK dapat digunakan sebagai instrumen pesanan pupuk bersubsidi di penyalur/pengecer resmi di Lini IV.

0 Comments

Leave a comment

Facebook   Twitter   Instagram   Linkedin   Email   Google+   Whatsapp   Google+   Youtube